hotel bintang empat

Menjadi pengetahuan umum bahwa makin banyak bintang yang disandang suatu hotel, dianggap hotel tersebut makin baik. Bintang satu untuk akomodasi dasar dan bintang lima untuk kelas atas yang lebih mewah. Tapi sayangnya tidak ada standar internasional dalam pemeringkatan hotel berbintang. Hotel dapat saja mengklaim sendiri peringkat yang disandangnya, atau ada lembaga swasta yang membuat penilaian, atau dinilai oleh lembaga pemerintah. Hotel berjaringan memiliki standar sendiri untuk memeringkatkan setiap hotel yang berada di dalam jaringannya.

Standar hotel berbintang di setiap negara pun berbeda-beda. Ada juga yang memberi peringkat berdasarkan lokasi, semakin dekat letak hotel dengan lokasi yang menarik semakin tinggi peringkatnya. Tak jarang didapati bahwa untuk hotel yang sama dinyatakan berbeda peringkat bintangnya oleh beberapa biro perjalanan wisata (travel). Tampaknya tidak ada pengukuran one-size-fits-all untuk memeringkatkan nilai hotel, fasilitas, potensi keseluruhan untuk kepuasan pelanggan.

Biasanya pemeringkatan akan berupa ukuran kuantitatif dalam menentukan kisaran harga (dan kadang-kadang kewajiban membayar pajak) dari sebuah hotel. Secara umum semakin banyak bintangnya semakin mahal harganya. Kenyataannya, rentang harga akan tumpang tindih, maka dari itu jangan berharap konsistensi. Sebuah hotel bintang tiga mungkin lebih mahal daripada hotel bintang empat, bahkan di kota yang sama. Sebaliknya dengan harga yang lebih murah, sebuah hotel bintang tiga mungkin memberi fasilitas gratis lebih banyak daripada hotel bintang empat.

Melanjutkan penanganan isu pemborosan dan kondisi keuangan di perusahaan kami setelah persetujuan anggaran oleh Kementerian Keuangan, salah satu fasilitas yang harus disesuaikan tarafnya bagi para pekerja yang melakukan perjalanan dinas adalah kelas penginapan dari hotel bintang lima menjadi hotel bintang empat. Berdasarkan statistik tahun 2012, penggunaan hotel berbintang lima oleh para pekerja meningkat seiring dengan jumlah kegiatan perjalanan dinas sehingga nominal biayanya lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan  menurunkan taraf kualitas hotel yang dapat dinikmati pekerja diharapkan nominal biayanya menjadi lebih sedikit.

Dunia migas pada umumnya mengakui standar hotel bintang lima dalam hal menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pekerja yang menggunakan fasilitasnya baik untuk menginap maupun untuk menggelar rapat kerja. Sebagai role model bagi perusahaan migas yang berkontrak dengan perusahaan kami, perubahan kebijakan ini nampaknya tidak banyak memengaruhi kebijakan para kontraktor. Alih-alih ikut menurunkan taraf fasilitas bagi para pekerjanya, akan ada kontraktor yang tetap bertahan pada taraf hotel bintang lima karena alasan jaminan keamanan bagi para pekerjanya.

Padahal, dengan tidak adanya standar yang jelas mengenai bintang yang disandang oleh suatu hotel kecuali pengakuan bersama bahwa hotel bintang lima memberikan fasilitas yang serupa secara internasional, bisa jadi harga kamar di sebuah hotel bintang lima tidak berbeda dengan harga kamar di sebuah hotel bintang empat. Bagaimanapun sebuah kebijakan telah ditetapkan, bisa saja untuk sementara karena menyesuaikan kondisi keuangan yang ada, atau bahkan seterusnya. Sebagai pekerja, kami tinggal mengikuti kebijakan itu dengan menikmati secara optimum fasilitas yang diberikan oleh kantor, seefektif mungkin.

kriminalisasi tindakan dan kebijakan korporasi

Black_Ribbon_svgMaraknya fenomena kriminalisasi tindakan dan kebijakan korporasi oleh penegak hukum belakangan ini, misalnya kasus bioremediasi, dapat menimbulkan kekhawatiran berlebihan bagi pelaku bisnis terutama para pengambil keputusan (key decision maker) apalagi bila tindakan/kebijakan tersebut telah diambil dengan itikad baik, demi kepentingan terbaik perseroan, serta tanpa adanya unsur memperkaya diri secara melawan hukum maupun benturan kepentingan.

Indonesia merupakan suatu negara di mana kegiatan ekonomi banyak dijalankan melalui institusi negara maupun badan usaha milik negara, tidak saja oleh badan usaha swasta murni. Hal ini berkonsekwensi pada keuangan korporasi (corporate finance) kerap bertumpang tindih dengan keuangan Negara (state finance). Proses penegakkan hukum tidak boleh sekedar menjaga adanya “rule of law” tapi lebih penting menciptakan keadilan yang antara lain mengandung iklim bisnis yang fair dan berkepastian hukum.

Dalam rangka menjaga adanya kerangka hukum ekonomi yang efisien dan efektif, seharusnya apa yang sudah menjadi ranah hukum korporasi jangan terlalu mudah ditarik ke ranah hukum pidana. Perlu diciptakan di Republik ini, suatu kepastian hukum yang berkeadilan, berintegritas serta berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

dikutip sebagian dari : http://www.mediasionline.com/readnews.php?id=4515

town hall meeting

town-hallIstilah “town hall meeting” digunakan untuk acara pertemuan umum dan bersifat informal, terbuka untuk komunitas dan dilakukan di balai pertemuan. Istilah tersebut pertama kali digunakan oleh orang-orang Amerika yang tinggal di koloni New England, kemudian populer diterapkan pada semua pertemuan umum baik yang dilakukan oleh pemerintahan kepada rakyatnya maupun perusahaan kepada karyawannya. Selain digunakan untuk menyosialisasikan kebijakan atau mengampanyekan program yang dibuat oleh pimpinan atau kandidat, di dalam pertemuan itu hadirin dapat menyuarakan pendapatnya atau bertanya tentang hal-hal, namun jarang digunakan untuk voting atau mengajukan usulan alternatif. Pada kultur keiindonesiaan hal serupa dilakukan di balai desa, baik dilakukan secara periodik maupun pada saat terdapat isu yang perlu disampaikan.

Pada perusahaan kami, budaya town hall meeting diadopsi dari para klien yang biasa menyelenggarakannya. Biasanya dilakukan setahun sekali, terutama pada saat setelah anggaran disetujui oleh Kementerian Keuangan. Pada acara itu, biasanya pimpinan menyampaikan pencapaian perusahaan selama setahun ke belakang, kemudian tantangan atau perubahan kebijakan, barulah kabar mengenai perbaikan kesejahteraan pekerja. Saking seringnya acara tersebut digunakan oleh pimpinan untuk mengumumkan peningkatan taraf kesejahteraan pekerja, maka sempat istilah “town hall” diasosiasikan sebagai “berita gembira”. Karena “town hall” menjadi ajang pertemuan secara terbuka antara pimpinan dan pekerja, momen ini dimanfaatkan oleh pekerja untuk menyampaikan pertanyaan maupun usulan perbaikan terhadap kebijakan. Walaupun tidak mengubah kebijakan secara serta merta, sudah terjadi sambung rasa dari para pekerja kepada pimpinannya. Acara kemudian ditutup dengan menikmati jamuan makan yang disediakan sesuai selera Kepala yang menjabat saat itu.

Karena tidak ada pakem yang jelas mengenai tata laksana acara ini, sah-sah saja jika town hall diadakan tanpa ada sesi sambung rasa. Tentu hal ini mengecewakan bagi kebanyakan pekerja yang telah menantikan momen ini untuk mengutarakan uneg-unegnya. Beberapa pekerja ada yang menurunkan kepercayaannya kepada para pimpinan dengan menganggap hal itu merupakan sikap arogan dan otoriter pimpinan. Jika ini meluas, akan berdampak kepada kenyamanan suasana bekerja. Walaupun hanya riak kecil, barangkali pimpinan dapat memfasilitasi pemuasan rasa penasaran pekerja terhadap kebijakan dengan menyediakan saluran komunikasi lainnya, atau mewujudkan lembaga kerja sama bipartit yang idenya pernah sempat dilemparkan.