menantikan komite bipartit

Meeting1-300x225Pada awal Desember 2012 yang lalu, sempat terlempar sebuah konsep pembentukan lembaga kerja sama bipartit sebagai wadah yang lebih elegan sebagai bentuk koordinasi, konsultasi dan komunikasi antara pekerja dengan pimpinan. Wacana ini dilempar sebagai reaksi terhadap besarnya keinginan pekerja untuk membentuk forum komunikasi antar pekerja alih-alih pembentukan serikat pekerja. Keinginan ini bukan tanpa alasan, setelah badan bentukan pemerintah ini dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Institusi, praktis kegalauan melanda seluruh pekerja berikut keluarganya karena ketiadaan wadah yang mampu memberikan kejelasan terhadap kepentingan sosial ekonomi pekerja. Jika saja bukan karena kekompakan dan keteguhan persatuan dari seluruh pekerja untuk tetap menjalankan business as usual, barangkali badan ini benar-benar ambruk.

Sejak badan ini didirikan pada tahun 2002, iklim kerja yang harmonis memang dibentuk sedemikian rupa sehingga percikan masalah yang muncul tidak perlu membesar dan dapat diselesaikan. Ketidakpuasan pekerja teredam dengan komunikasi yang dijalin baik oleh atasan si pekerja maupun oleh fungsi sumber daya manusia (SDM). Dengan suasana kerja yang nyaman dan kondusif, hampir-hampir tidak dibutuhkan keberadaan serikat pekerja yang selalu diasosiasikan negatif. Bahkan di saat badai menghantam, di tengah gundah gulana, pun sikap menjaga untuk harmoni tetap mampu ditunjukkan oleh para pekerja. Sebuah sikap yang luar biasa dari para pemenang keadaan.

Konsep komite bipartit yang ditawarkan oleh pimpinan, sejalan dengan Undang-Undang No 13 tahun 2003, Pasal 106, bahwa perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih wajib membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit untuk terciptanya hubungan kerja yang harmonis di tempat kerja. Aturan pelaksanaan LKS Bipartit dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No  PER.32/MEN/XII/2008 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit. LKS Bipartit tidak untuk menyelesaikan sengketa, dalam LKS tidak untuk melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan. Kegiatan LKS Bipartit dalam pertemuan periodik yang dilaksanakan adalah merupakan media komunikasi, diskusi, sharing informasi dan lain-lain.

Pembentukan LKS Bipartit merupakan hal yang sangat disarankan untuk dilaksanakan oleh pengusaha, baik ada maupun tidak adanya serikat pekerja. Wakil-wakil yang duduk di dalamnya dipilih secara demokratis dan bersifat kolektif. Sangat diharapkan anggotanya terdiri dari orang-orang yang berpikir positif dan konstruktif, bukan yang sinis dan negatif. Dengan masa bakti selama 3 tahun, komposisi antara pimpinan dengan pekerja adalah 1:1 dengan jumlah minimum anggota adalah 6 orang. Karena tujuannya harmoni, maka tidak mengenal voting melainkan musyawarah untuk mufakat. LKS Bipartit memperjuangkan sosial ekonomi para pekerja dan menjauhi kepentingan sosial politik yang biasanya cenderung terjadi pada serikat pekerja.

Waktu terus berjalan, label perusahaan sudah berganti 3 kali, namun wacana pembentukan Komite atau LKS Bipartit nampaknya hampir pulas tertimpa oleh geliat kinerja 100 hari pertama. Mudah-mudahan karena sikap pemenang para pekerja lah yang menunjukkan bahwa harmoni tidaklah melulu terwujud dengan menuntut, bukan pula dengan menerima, atau sekadar memenuhi urusan perut, melainkan karena kepentingan yang lebih mulia. Namun untuk mengukuhkan keharmonisan, adalah wajar jika pekerja masih menantikan terwujudnya pembentukan komite bipartit. Semoga.

One thought on “menantikan komite bipartit

  1. Ping-balik: town hall meeting | bulet abang bulet ijo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s